Bahasa Indonesia

Politik.
                           NKRI DEMOKERASI
   
               Indonesia?ya,negara kita tercinta yang memiliki banyak suku,budaya,pulau,agama,ras,bahkan partai-partai politik.
                Bisa dibilang,hampir 80 partai politik yang ada di indonesia,semua partai politik tersebut berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik untuk rakyat.Bukan hanya pemilu partai politik,bahkan,pemilihan Presiden,Gubernur,Bupati,sampai Kepala desa dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.
                   Kampanye,orasi besar-besaran menghabiskan dana sekitar puluhan juta,ratusan,bahkan milyaran rupiah untuk menjadi yang terbaik untuk rakyat,dengañ memasang spanduk yang menyampaikan visi misi serta menunjukan bukti bahwa mereka sanggup mengemban kan amanah yang rakyat berikan dengan visi misi yang mereka buat serta dengan janji yang mereka sampaikan.
                Banyak pakar atau ahli berpendapat yang pemerintah sering lakukan adalah meningkat kan pembangunan tanpa mereka sadari sumber daya manusia sangat terbatas.Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan alam dari sabang sampai merauke,tetapi pemerintah belum mampu mengelola sumber daya alam itu sendiri di karenakan kekurangan tenaga ahli atau sumber daya manusia yang mengankut daya-daya alam untuk kemajuan Negara Republik Indonesia.
                  Selalu negara-negara luar negri yang mengelola kekayaan alam di Indonesia.Bisa dikatakan polotik indonesia dari sektor perekonomian serta pengelolaan Sumber Daya Alam(SDA) masih sangat lemah,karena kurang peranan pemerintah.
                  Pemerintah jarang ingin mendengarkan aspirasi rakyat bahkan sangat jarang turun ke area-area dimana rakyat sangat memerlukan bantuan atau peranan uluran tangan pemerintah untuk mengatasi keluhan rakyat.Seharusnya pemerintah yang melayani rakyat bukan rakyat yang melayani pemerintah,seperti yang diungkapkan oleh Abraham Liccon,yaitu pemerintah dari rakyat,untuk rakyat,dan oleh rakyat maksud tersebut mengandung arti penting untuk demokrasi yang ada diseluruh dunia,bahkan khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini.
                 Arti dari ketiga ungkapan yang dikatakan oleh abraham Liccon sebagai berikut:
1.Pemerintah dari rakyat adalah pemerintah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
2.oleh rakyat adalah pemerinta diberikan mandat dan diawasi langsung oleh perwakilan rakyat(DPR).
3.untuk rakyat adalah pemerintah diberikan mandat dan melaksanakan mandat tersebut untuk kepengingan dan demi kesejahteraan rakyat atau masyarakat.
             Demokerasi di indonesia bersifat presidensil yang berarti presiden (eksekutif) sebagai kepala negara,sebagai kepala pemerintah dan sebagai panglima tertinggi.
-sebagai kepala negara berarti presiden memiliki hak dan kewajiban serta tanggungjawab kepada negara menetapkan duta dan konsul.
-sebagai kepala pemerintah berarti mentri-mentri bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala eksekutif dan presiden berhak serta memiliki kewajiban untuk mengangkat dan memberhentikan mentri-mentri jika kinerja mentri-mentri tersebut tidak efektif dan efesien.
-sebagai panglima tertinggi berarti presiden memiliki kewajiban atas angkatan darat,angkatan laut,serta angkatan udara.Presiden dapat menyatakan perang serta menyatakan perdamaian kepada sekutu.
        Indonesia juga pernah menerapkan sistem parlementer pada era orde lama bahkan Indonesia sangat sering berubah-ubah karena Indonesia sering mengalami kemerosotan dibidang politik karena adanya penentangan terhadap ideology pancasila dan ingin mengganti pancasila sehihinga demokrasi politik yang ada di Indonesia selalu mengalami pasang surut dan selalu berubah-ubah peraturan peraturan yang ada.
           Contohnya Demokerasi liberal,Demokerasi serikat,Demokerasi terpimpin.Saat ini yang kita anut adalah Demokerasi terpipin,dimana Demokerasi tersebut memiliki kewenangan dalam menerapkan sistem politik dipemerintahan dengan cara mempertahankan partai-partai politik.Dalam orasi DPR,DPR belum cegat dalam menangani masalah kehidupan masyarakat yang ada didaerah pedalaman,terkadang masyarakat pedalaman kurang ada partisipasi dalam politik dikarenakan transfortasi serta komunikasi yang tidak terjangkau oleh masyarakat yang ada dipedalaman tersebut.
           Tentunya dalam dunia politik pemerintah harus tanggap dan berperan sangat penting demi politik Indonesia yang lebih baik dari sektor usaha dan sektor pengembangan darat dan laut.
           Dalam pendidikan tentunya ilmu politik Demokerasi sangat dipelajari dengan dalam sampai keakar-akarnya.Karena bagi pengamat politik bagi yang terjun kedunia politik harus mengerti dasar dan arti Demokerasi,dikarenakan mereka akan diberikan amanat  dari rakyat yang akan mereka embankan,untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia kedepan.
              Demokerasi bersifat sangat luas di Indonesia dikarenakan diIndonesia sebagai negara berideology terpimpin dimana Pancasila menjadi pedoman Demokerasi diIndonesia.Tentunya Pancasila juga ikut berperan dalam dunia politik,contohnya dalam pemilihan umum,tentunya yang ingin berpolitik yang mencalonkan diri sebagai Legeslatif atau eksekutif harus lah memiliki jiwa ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa serta memiliki moral kemanusiaan yang beradap,seperti tertuang dalam sila ke-1 dan ke-2.
           Begitulah peranan Demokerasi sangat lah penting demi kelangsungan kemajuan bangsa dan negara Repubelik Indonesia tercinta ini.Dan sebentar lagi tepat tahun 2017 akan diadakan serentek pemilihan pemimpin provinsi masing-masing yang ada di Indonesia menjadi pemimpin yang demokratis dan menjalankan serta mengembankan amanat yang di berikan oleh rakyat dengan baik dan dengan penuh rasa cinta terhadap tanah air.
             Sekarang yang menjadi sorotan di dunia politik di Indonesia adalah pemilu yang akan diselenggara kan di kota besar yaitu di DKI Jakarta.Tiga pasangan terbaik akan bersaing menjadi pemimpin di DkI Jakarta,demi kelangsungan hidup masyarakat yang ada di ibu kota tentunya masyarakat memerlukan pemimpin yang cerdas,berwibawa,serta mampu membuat jakarta menjadi kota yang menjadi panutan untuk kota serta provinsi yang ada di seluruh Indonesia.
            Tapi saat ini politik yang ada di Jakarta mengalami kendala dikarenakan calon gubernur nomor urut 2 harus diperiksa oleh kepolisian karena tersangkut masalah penistaan Agama.Hal tersebut belum menunjukan titik terang apakah calon gubernur nomor urut 2 akan di beri hukuman atau tidak.
             Tentunya dalam politik pasti akan saling ada menjatuhkan antara kedua belah pihak,tetapi yang sangat diperlukan adalah saling keterbukaan antara kedua belah pihak.karna yang dibutuhkan masyarakat adalah pemimpin yang bersih,jujur,serta dapat dipercaya oleh semua kalangan termasuk rakyat yang telah memberi mandat.
        Politik di Indonesia sempat mengalami kemunduran di tahun presiden Soeharto,yang menyebabkan politik di Indonesia melemah akibat demoMahasiswa besar-besaran di gedung MPR/DPR meminta Presiden Soeharto turun dari jabatan pada masa orde baru.Dan soeharto menuruti permintaan yang diajukan oleh para pendemo,Soeharto pun menyerahkan masa jabatan nya sebagai Presiden Republik Indonesia kepada wakil nya B.Y.Habibie.Budaya politik yang berkembang pada era reformasi ini adalah budaya politik yang lebih berorientasi pada kekuasaan yang berkembang di kalangan elit politik. Budaya seperti itu telah membuat struktur politik demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik. Walaupun struktur dan fungsi-fungsi sistem politik Indonesia mengalami perubahan dari era yang satu ke era selanjutnya, namun tidak pada budaya politiknya. Menurut Karl D. Jackson dalam Budi Winarno (2008), budaya Jawa telah mempunyai peran yang cukup besar dalam mempengaruhi budaya politik yang berkembang di Indonesia. Relasi antara pemimpin dan pengikutnya pun menciptakan pola hubungan patron-klien (bercorak patrimonial). Kekuatan orientasi individu yang berkembang untuk meraih kekuasaan dibandingkan sebagai pelayan publik di kalangan elit merupakan salah satu pengaruh budaya politik Jawa yang kuat. Pada masa Orde Baru politik luar negeri Indonesia lebih condong kepada negara-negara Blok Barat dalam rangka mendapatkan pinjaman dana dari negera-negara tersebut untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang hampir mengalami kebangkrutan. Dengan adanya pinjaman ini secara tidak langsung Indonesia mulai diPemerintah Orde Baru berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang kurang memperhatikan dengan seksama kondisi riil masyarakat agraris, dan pendidikan masih rendah, sehingga akan sangat sulit untuk segera berubah menjadi masyarakat industri. Akibatnya yang terpacu hanya masyarakat kelas ekonomi atas, para orang kaya yang kemudian menjadi konglomerat. Meskipun gross national product (GNP) pada masa Orba pernah mencapai diatas US$ 1.000,00 tetapi GNP tersebut tidak menggambarkan pendapatan rakyat sebenamya, karena uang yang beredar sebagian besar dipegang oleh orang kaya dan konglomerat. Rakyat secara umum masih miskin dan kesenjangan sosial ekonomi semakin besar.
Pengaturan perekonomian pada masa Orba sudah menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila, seperti yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3). Yang terjadi adalah berkembangnya ekonomi kapitalis yang dikuasai para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoli korupsi, dan kolusi. pengaruhi oleh Blok Barat yang tercermin dari kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia yang cenderung pro-Barat, walaupun tetap berusaha untuk netral dengan tidak memihak salah satu blok yang ada.
Gerakan mahasiswa pada tahun 1998-tepatnya bulan Mei-cenderung pada perilaku kerumunan aksi dimana aksi demonstrasi mereka lakukan secara terus menerus dengan mengandalkan mobilisasi massa demi tujuan bersama. Menurut Blumer, perilaku kerumunan yang bertindak dimana mereka mempunyai perhatian dan kegiatan yang ditujukan pada beberapa target atau objektif. Tuntutan gerakan mahasiswa sendiri pada pasca kejatuhan rejim Orde Baru cenderung pada perubahan sistem politik dan struktur pemerintahan.
Melihat pemaparan diatas serta landasan teori yang kami gunakan diatas, jelas bahwa gerakan mahasiswa pada tahun 1998 adalah satu proses reformasi dalam perubahan sosial. Reformasi sendiri menurut Kornblum, gerakan yang hanya bertujuan untuk mengubah sebagian institusi dan nilai. Lebih jauh lagi, gerakan ini merupakan upaya untuk memajukan masyarakat tanpa banyak mengubah struktur dasarnya. Gerakan semacam ini biasanya muncul di negara-negara yang demokratis.
Pada bab berikutnya, saya akan mengemukakan pengaruh dan pandangan dari luar negeri terhadap perubahan sosial di Indonesia
Perubahan Sosial dan Modernisasi: Kepentingan Amerika Serikat dalam Perubahan Sosial di Indonesia.

Setelah kita melihat proses perubahan sosial yang terjadi di Indonesia dengan melihat faktor dari dalam negeri, kita tidak bisa mengabaikan faktor eksternal yang ikut berperan dalam mendorong terjadinya perubahan sosial tersebut. Krisis ekonomi-yang kemudian menjadi krisis politik-yang terjadi di Asia, khususnya di Indonesia sudah pasti memberikan dampak bagi negara lain. Dalam pembahasan kali ini, kami coba melihat dampaknya terhadap Amerika Serikat dengan melihat perubahan sosial di Indonesia yang berdampak pada kepentingan luar negeri serta bagaimana Amerika Serikat menanggapi krisis yang terjadi di Indonesia dari pemeritaan di media massa terutama suratkabar The New York Times dan The Chicago Tribune dalam periode 1997-1998.
Kekhawatiran terhadap dampak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada perekonomian Amerika Serikat terlihat jelas dari pemberitaan media massa, khususnya kedua suratkabar tersebut. Pertanyaannya kemudian mengapa? Krisis di Asia diperkirakan akan membuat kepanikan pada ekonomi negara-negara Asia lainnya khususnya Jepang yang mempunyai banyak kepentingan ekonomi yang kemudian akan berakibat pada keadaaan ekonomi Amerika Serikat. Selain itu, resesi ekonomi di Asia dapat mengakibatkan ekspor Amerika Serikat harus mengalami penurunan dan mengakibatkan defisit yang kemudian berakibat pada industri manufaktur Amerika Serikat . Dengan alasan ini pula, pemerintah Amerika Serikat berusaha menyuntik dana pinjaman kepada pemerintah Indonesia melalui International Monetary Funding (IMF) dan Bank Dunia. Langkah yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat -melalui menteri keuangan Amerika Serikat, Robert Rubin-, sebenarnya tidak mendapat persetujuan dari kongres Amerika Serikat yang menganggap bahwa permasalahan Asia serta dikritik oleh media massa.
Kedua media tersebut menyampaikan beberapa alasan tentang penyebab terjadinya krisis di Indonesia. Pertama, kelemahan sistem perbankan di Indonesia. Kedua, kapitalisme Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dimana dana bantuan –yang didapatkan melalui hutang luar negeri-untuk pembangunan hanya digunakan oleh segelintir orang. Kedua media tersebut juga mengangkat tentang dampak yang diakibatkan oleh krisis ekonomi di beberapa wilayah Indonesia misalnya masalah terjadi kelaparan di beberapa wilayah Indonesia.
                  Pemerintah orde baru, meskipun mampu mengangkat Indonesia dari keterpurukan ekonomi dan memberikan kemajuan, gagal dalam membina kehidupan politik yang demokratis, terbuka, adil, dan jujur. Pemerintah bersikap otoriter, tertutup, dan personal. Masyarakat yang memberikan kritik sangat mudah dituduh sebagai anti-pemerintah, menghina kepala negara, anti-Pancasila, dan subversive. Akibatnya, kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis tidak pernah terwujud dan Golkar yang menjadi partai terbesar pada masa itu diperalat oleh pemerintah orde baru untuk mengamankan kehendak penguasa.
Praktik KKN merebak di tubuh pemerintahan dan tidak mampu dicegah karena banyak pejabat orba yang berada di dalamnya. Dan anggota MPR/DPR tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar karena keanggotaannya ditentukan dan mendapat restu dari penguasa, sehingga banyak anggota yang bersikap ABS daripada kritis.
Sikap yang otoriter, tertutup, tidak demokratis, serta merebaknya KKN menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Gejala ini terlihat pada pemilu 1992 ketika suara Golkar berkurang cukup banyak. Sejak 1996, ketidakpuasan masyarakat terhadap orba mulai terbuka. Muncul tokoh vokal Amien Rais serta munculnya gerakan mahasiswa semakin memperbesar keberanian masyarakat untuk melakukan kritik terhadap pemerintahan orba.
Masalah dwifungsi ABRI, KKN, praktik monopoli serta 5 paket UU politik adalah masalah yang menjadi sorotan tajam para mahasiswa pada saat itu. Apalagi setelah Soeharto terpilih lagi sebagai Presiden RI 1998-2003, suara menentangnya makin meluas dimana-mana.Krisis moneter yang menimpa dunia dan Asia Tenggara telah merembet ke Indonesia, sejak Juli 1997, Indonesia mulai terkena krisis tersebut. Nilai rupiah terhadap dollar Amerika terus menurun. Akibat krisis tersebut, banyak perusahaan ditutup, sehingga banyak pengangguran dimana-mana, jumlah kemiskinan bertambah. Selain itu, daya beli menjadi rendah dan sulit mencari bahan-bahan kebutuhan pokok.
Sejalan dengan itu, pemerintah melikuidasi bank-bank yang bermasalah serta mengeluarkan KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) untuk menyehatkan bank-bank yang ada di bawah pembinaan BPPN. Dalam praktiknya, terjadi manipulasi besar-besaran dalam KLBI sehingga pemerintah harus menanggung beban keuangan yang semakin besar. Selain itu, kepercayaan dunia internasional semakin berkurang sejalan dengan banyaknya perusahaan swasta yang tak mampu membayar utang luar negeri yang telah jatuh tempo. Untuk mengatasinya, pemerintah membentuk tim ekonomi untuk membicarakan utang-utang swasta yang telah jatuh tempo. Sementara itu, beban kehidupan masyarakat makin berat ketika pemerintah tanggal 12 Mei 1998 mengumumkan kenaikan BBM dan ongkos angkutan. Dengan itu, barang kebutuhan ikut naik dan masyarakat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup.Krisis politik dan ekonomi mendorong munculnya krisis dalam bidang sosial. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta krisis ekonomi yang ada mendorong munculnya perilaku yang negatif dalam masyarakat. Misalnya: perkelahian antara pelajar, budaya menghujat, narkoba, kerusuhan sosial di Kalimantan Barat, pembantaian dengan isu dukun santet di Banyuwangi dan Boyolali serta kerusuhan 13-14 Mei 1998 yang terjadi di Jakarta dan Solo.
Akibat kerusuhan di Jakarta dan Solo tanggal 13, 14, dan 15 Mei 1998, perekonomian kedua kota tersebut lumpuh untuk beberapa waktu karena banyak swalayan, pertokoan, pabrik dibakar, dirusak dan dijarah massa. Hal tersebut menyebabkan angka pengangguran membengkak.
Beban masyarakat semakin berat serta tidak ada kepastian tentang kapan berakhirnya krisis tersebut sehingga menyebabkan masyarakat frustasi. Kondisi tersebut membahayakan karena mudah diadu domba, mudah marah, dan mudah dihasut untuk melakukan tindakan anarkis.